Pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 telah mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,15 triliun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sebelum dilakukan efisiensi, pagu anggaran awal Otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,39 triliun. Namun setelah pemangkasan, pagu yang dapat digunakan kini menjadi Rp 5,04 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (12/02/2025). Selain pemangkasan anggaran, belanja pegawai juga dikurangi sebesar Rp 199,98 miliar. Meskipun demikian, Basuki menegaskan bahwa Otorita IKN tetap akan berusaha untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
Selain itu, Basuki juga menyebut bahwa Otorita IKN telah mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal sebelum ditekennya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. DIPA tersebut mencakup anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode tahun 2025-2029. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun selama tahun 2022-2024, serta untuk melanjutkan proyek-proyek baru yang sedang berjalan.
Menurut Basuki, DIPA awal tersebut disetujui sebelum Rapat Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2025, di mana Presiden menyetujui anggaran OIKN sebesar Rp 48,8 triliun. Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Otorita IKN tetap optimis untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien.
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, diharapkan Otorita IKN dapat lebih fokus dalam mengelola anggaran yang tersedia dan memprioritaskan proyek-proyek yang benar-benar diperlukan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Otorita IKN yakin dapat mengatasi hal tersebut dengan kerja sama yang baik antara semua pihak terkait.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, Otorita IKN akan terus melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penggunaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan Otorita IKN dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.