Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa ia telah menjawab 21 pertanyaan dari penyidik KPK dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan. “Saya memberikan keterangan sebaik mungkin selama kurang lebih 4,5 jam, termasuk mengisi biodata yang memakan waktu sekitar 35 menit,” ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Hasto juga menegaskan bahwa ia tidak mengenal para tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi di DJKA. Salah satu pertanyaan dari penyidik adalah apakah ia mengenal para tersangka, terutama saudara Harno. Namun, Hasto dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak memiliki nomor handphone mereka dan tidak pernah berkomunikasi secara intens.
Selain itu, Hasto juga membantah adanya aliran dana terkait perkara tersebut kepada dirinya. Menurutnya, tidak ada pertanyaan dari penyidik KPK terkait hal tersebut. “Kami tidak pernah membicarakan soal dana,” tambahnya.
KPK sedang menyelidiki kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan yang melibatkan beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kasus ini bermula dari suap yang diberikan oleh PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya.
Suap yang diberikan berkisar pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini terus berkembang dengan adanya proyek-proyek pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.