Rencana subsidi KRL berbasis NIK menuai protes dari para komuter. Mereka merasa bahwa subsidi tersebut salah sasaran karena akan diseleksi melalui profil dalam NIK. Seharusnya subsidi transportasi umum lebih berorientasi pada pelayanan publik. Rencana perubahan ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, yang menunjukkan bahwa subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik.
Setiap tahunnya, pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada PT KAI untuk berbagai layanan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek dan Yogyakarta. Namun, ada beberapa catatan perbaikan yang harus dilakukan, seperti penerapan tiket elektronik berbasis NIK dan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat.
Meskipun ada rencana perubahan skema subsidi KRL, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub memastikan bahwa tarif KRL Jabodetabek tidak akan berubah dalam waktu dekat. Mereka sedang melakukan pembahasan dengan pihak terkait untuk memastikan skema tarif yang tepat sasaran.
Anggaran subsidi KRL Jabodetabek belum dijelaskan secara rinci dalam dokumen Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Namun, data realisasi anggaran PSO untuk KRL Jabodetabek pada 2022 mencapai Rp1,41 triliun. Subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek selama tiga tahun terakhir berada di kisaran Rp1,13 triliun hingga Rp1,63 triliun setiap tahunnya.
Dalam diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat, DJKA Kemenhub akan memastikan bahwa skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek. Mereka akan melakukan sosialisasi sebelum menetapkan skema tarif yang baru.
Dengan adanya rencana perubahan skema subsidi KRL berbasis NIK, diharapkan pelayanan transportasi umum dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Tetapi, perlu dilakukan pembenahan agar subsidi tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.